Lampung, 28 Oktober 2025 – Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Lampung mendukung penuh langkah Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinan Menteri Ferry Juliantono dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai tonggak baru penguatan ekonomi rakyat.
Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor (27/10), Menkop UKM menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fisik koperasi desa, terutama gerai dan gudang, sebagai infrastruktur utama sistem distribusi dan produksi nasional. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi desa dapat beroperasi penuh pada Maret 2026, sesuai arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna.
Inventarisasi Tanah Jadi Langkah Awal Penting
Ferry menekankan bahwa setiap pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi minimal 1.000 data tanah per hari untuk mendukung pembangunan fisik koperasi. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Koperasi Desa.
IMO-Indonesia DPW Lampung menilai kebijakan ini sangat relevan untuk daerah di kabupaten se-Lampung, yang memiliki potensi pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis desa. Program Kopdes Merah Putih dapat menjadi wadah integrasi ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir, termasuk sebagai penyangga harga komoditas lokal.
Kopdes Sebagai Instrumen Pengendali Inflasi
Selain berfungsi sebagai badan usaha rakyat, Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen baru pemerintah dalam pengendalian inflasi di tingkat lokal. Dengan sistem distribusi yang terintegrasi dan data yang terhubung melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), pemerintah dapat melakukan intervensi harga dan stok pangan secara cepat dan terukur.
Ketika koperasi desa beroperasi penuh, maka rantai pasok akan lebih pendek, biaya distribusi menurun, dan kontrol terhadap inflasi menjadi lebih efektif,” ujar Ferry.
Kopdes sebagai Offtaker dan Penyangga Harga
IMO-Indonesia DPW Lampung menyoroti fungsi penting Kopdes sebagai offtaker hasil produksi desa. Dengan mekanisme penyimpanan di gudang koperasi, harga hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat dijaga agar stabil.
Kondisi ini akan memperkuat posisi petani dan produsen kecil sekaligus mendukung target nasional menuju swasembada pangan dan energi.
Dukungan IMO-Indonesia DPW Lampung
Ketua IMO-Indonesia DPW Lampung Agung Sugenta, menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Pemda dan Kemenkop UKM untuk melakukan publikasi, pendampingan komunikasi publik, dan edukasi masyarakat desa terkait peran strategis Koperasi Merah Putih.
“Program ini tidak hanya soal koperasi, tapi tentang kedaulatan ekonomi rakyat. Kami akan mendorong Pemda di Lampung agar menjadi bagian aktif dari gerakan Kopdes Merah Putih,” tegas Ketua IMO-Indonesia DPW Lampung.
Dengan lebih dari 82.000 Kopdes yang telah berbadan hukum dan 1,12 juta anggota di seluruh Indonesia, IMO Lampung meyakini bahwa keberhasilan operasionalisasi Kopdes Merah Putih akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi berbasis desa dan motor pertumbuhan nasional menuju pertumbuhan ekonomi 8% serta kemandirian pangan dan energi. Adm
