IMO-Indonesia Gelar FGD RUU Cipta Kerja Ombus law Terkait Industri Media Online

JAKARTA | Focus Group Discussion (FGD – red) yang digelar Ikatan Media Online (IMO Indonesia) akhirnya sepakat membentuk tim khusus dalam rangka menelaah kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja, acara FGD berlangsung kemarin pukul 14.00 – 17.00 di Cafe & Resto The Atjeh Connection, Sarinah Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

FGD IMO-Indonesia yang dilaksanakan oleh DPW IMO-Indonesia DKI Jakarta menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing, diantaranya Helex Wirawan (ahli hukum dan ekonomi), Yuspan Zalukhu (Akademisi & ahli Hukum), Maskur Husain (Advokat dan Ketua Umum DPP HPI), M. Nasir Bin Usman (Sekjen DPP IMO), Ismet (Kementerian Hukum dan HAM) serta Yakub Ismail (Ketum DPP IMO Indonesi), yang dimoderatori oleh Muliansyah selaku Ketua DPW IMO DKI Jakarta.

Sejumlah pengurus serta anggota dari IMO-Indonesia dan Himpunan Pewarta Indonesia (HPI -red) tampak hadir dan berbaur dengan awak media yang memenuhi giat FGD. Dalam sambutan pembuka yang disampaikan oleh moderator, bahwasanya FGD tersebut digelar agar ada ruang diskursus bagi organisasi dan masyarakat pers untuk dapat menyampaikan pandangan serta masukan terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut.

Adapun hal ini juga menjadi momentum bagi lintas sektor, “Khususnya industri media online.”

Silang pendapat dan pandangan yang berjalan dari sesi pertama sampai akhir menjadi warna dalam dinamika FGD RUU Cipta Kerja Omnibus Law, argumentasi yang dibangun oleh para nara sumber dalam perdebatan berjalan cukup alot sehingga mendapat atensi yang serius dari audience yang mengikuti jalannya FGD tersebut.

M. Nasir Umar selaku narasumber pertama menyatakan “Pemerintah sekarang terlihat sangat baik dengan pihak Pers akan tetapi anehnya, banyak yang tidak terakomidir khususnya bagi pengusaha Pers padat karya yang seolah di anak tirikan pemerintah melalui Dewan Pers dengan berbagai aturan yang dirasakan cukup menyulitkan bahkan menurut M. Nasir tidak sejalan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, oleh sebab itu pemerintah diharapkan melalui Dewan Pers bisa mengakomodir perusahan pers tanpa pilih kasih.

Hal yang berbeda di sampaikan Ketua Umum DPP IMO-Indonesia “Terkait dengan rancangan UU tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada saat pidato perdana pasca terpilih untuk periode yang kedua, bahwasanya akan ada regulasi baru “OMNIBUS LAW.”

Sejak hal tersebut digulirkan ruang publik dipenuhi oleh diskursus pada lintas sektor, diantaranya dunia kerja terkait UU NO. 13 tentang ketenagakerjaan, adapun UU 40 tahun 1999 tentang pers yang sudah hampir 21 tahun berlaku, juga menjadi bagian pada ruu cipta kerja omnibus law.

Bahwasanya ada 2 pasal yang dikembangkan, yakni Pasal 11 tentang penanaman modal asing pada perusahaan pers, serta pasal 18 terkait sangsi denda menjadi sebesar dua milyar rupiah. Ujarnya

Yakub menuturkan bahwa hal tersebut juga bagian dari pra masyarakat global kedepan pasca masuknya Indonesia menjadi bagian dari MEA beberapa tahun yang lalu, tentu saja ini menjadi bagian dari konsekuensi yang menjadi tantangan sekaligus menjadi sebuah peluang baru bagi dunia usaha khususnya industri media online dengan semangat nasionalisme untuk tetap menjadi tuan di negeri sendri.

Dengan jumlahnya yang mencapai ratusan ribu, saat ini industri media online tengah menatap dan menunggu omnibus law pada uu pers untuk dapat lebih berpihak kepada media padat karya, agar ada kesempatan serta keadilan dalam berusaha di bidang media khususnya online. Sehingga mampu menjadi satu peluang untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam bidang media yang juga dapat menjadi salah satu solusi dari sekian banyak program dan rencana pemerintah terkait pada penyediaan lapangan kerja, pungkas yakub.

Maskur Husen melihat RUU Omnibus Law masih menjadi silang pendapat, Dibilang wacana tetapi dirasa sebagai pengalihan isu karena saat membaca draft secara utuh pemerintah dapat mengubah UU, tiba tiba RUU Omnibus Law Dapat memangkas UU ketenagakerjaan, pers, dll. Ini peluang bagi kita untuk bersiap siap apabila ini diterima, kita harus mempunyai apa dan mengapa, Supaya pers tidak dapat dilemahkan”.

Ahli hukum lain dan akademisi Helex Wirawan Omnibus Law juga menyatakan “yang berakitan dengan Industri media Pasal 11 dan 18 yang memiliki perubahan Pasal 11: Penanaman modal asing, memberi tantangan sekaligus peluang, yang perlu diperhatikan adalah berapa besar dominasi asing dan indenpensinya. Pasal 18: menagtur perubahan tentang pasal 40 Yang menghalangi Pasal 5 : aturan-aturan main pers, Pasal 9 : media harus berbadan hukum, Pasal 12 khsus media cetak harus memiliki badan yang jelas, Pasal 13 tentang iklan Melalui Omnibus Law campur tangan pemerintah semakin besar”. Ungkap Wirawan.

Sedangkan Nara sumber lain Dr. Yuspan Zalukhu berpandangan bahwa masyarakat dalam menakar RUU Omnibus Law harus melihat dari sisi positip latar belakang inisiatip pemerintah merencanakan dan menyusun hingga penyerahan RUU Omnibus Law ke DPR adalah untuk mendorong percepatan dan peningkatan investasi serta terciptanya lapangan kerja yang besar demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Bila kemudian timbul pro kontra bahkan penolakan di masyarakat terutama pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan UU yang direvisi atau dirubah sebagaimana tertuang dalam RUU Omnibus Law. Misalnya tentang pasal 11 dan pasal 18 UU No. 40 tahun 1999 mengenai Pers, sebaiknya konsentrasi kita masyarakat Pers khususnya jangan terpaku pada 2 pasal itu saja tetapi boleh menyampaikan aspirasi usulan yang benar-benar real mampu berkontribusi mendorong percepatan dan peningkatan investasi serta terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya sebagaimana niat baik pemerintah.

Mewujudkan hal tersebut mari masyarakat mengawal secara kritis dengan baik dan benar dengan memberikan solusi, awali dengan memahami secara baik bunyi dan roh pasal 11 dan pasal 18 UU Pers No. 40 thn 1999 lalu pahami juga dengan baik bunyi dan roh pasal 11 dan 18 itu yang dituangkan dalam RUU Omnibus Law kemudian bandingkan mana yang lebih tepat berkontribusi dapat mendorong percepatan dan peningkatan investasi serta menciptakan lapangan kerja ?

Jangan sampai proses Program legislasi nasional (prolegnas) ini ada oknum pelaksananya yang lalai atau malah sengaja menyisipkan kepentingannya sehinggaa mencidrai tujuan baik pemerintah sebagai inisiator RUU Omnibus Law ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengundangannya dan hasilnya sungguh-sungguh mensejahterakan NKRI. Sebagai Pembina bersama-sama keluarga besar IMO Indonesia kita akan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dan DPR terkait Prolegnas RUU Omnibus Law ini pungkas Yuspan Zakukhu.

( IMO-Indonesia )